Jakarta, 21 Oktober 2026 — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkuat penanganan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan asma melalui integrasi pelayanan kesehatan pernapasan, penguatan layanan kesehatan primer, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman penyakit infeksi yang muncul. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan, termasuk dalam situasi darurat kesehatan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pembukaan APEC Workshop on Enhancing Capacity in Integrated COPD and Asthma Management in Response to Emerging Infectious Diseases in Healthcare Facilities yang diselenggarakan pada 21–22 Oktober 2026 di The Grove Suites, Jakarta. Kegiatan ini mempertemukan pembuat kebijakan, tenaga kesehatan, peneliti, pakar, organisasi internasional, serta perwakilan otoritas kesehatan dari berbagai ekonomi anggota APEC untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat strategi penatalaksanaan PPOK dan asma secara terpadu.
Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, dalam sambutannya menekankan bahwa PPOK dan asma bukan hanya persoalan medis, tetapi juga berdampak terhadap angka kesakitan, kematian, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Asma memengaruhi ratusan juta penduduk di seluruh dunia, termasuk anak-anak dan kelompok usia produktif. Sementara itu, penanganan PPOK dan asma masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan diagnosis, keterbatasan akses terhadap obat-obatan esensial, serta belum meratanya dukungan pelayanan kesehatan jangka panjang.“Tantangan terbesar kita bukan semata-mata keterbatasan pengetahuan medis, melainkan kesenjangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pelayanan yang merata,” tegas Wamenkes.
Menurutnya, penanganan PPOK dan asma perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, meliputi keadilan akses terhadap pelayanan kesehatan, produktivitas ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pengurangan faktor risiko, deteksi dini, diagnosis tepat waktu, pengobatan yang sesuai, serta pemantauan pasien secara berkelanjutan.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, dalam sambutannya menyoroti pentingnya penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan mentransformasi sistem kesehatan.“Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi risiko kesehatan sejak dini dan memfasilitasi tindak lanjut yang sesuai,” ungkap dr. Nadia.
Selama dua hari pelaksanaan, workshop APEC menghadirkan sejumlah pakar nasional dan internasional yang membahas penguatan identifikasi dini, penatalaksanaan klinis terpadu, transformasi sistem kesehatan, inovasi pelayanan, serta pengendalian faktor risiko PPOK dan asma. Pada sesi pleno pertama, yang membahas penguatan identifikasi dini PPOK dan asma di tengah ancaman penyakit pernapasan yang baru muncul, diskusi dimoderatori oleh Adityo Wibowo, MD, Ph.D. Sejumlah pembicara yang hadir meliputi Dr. Sarah Rylance, Medical Officer for Chronic Respiratory Diseases pada Noncommunicable Diseases Department, WHO Headquarters; Aditya Sri Listyoko, MD, PhD, dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya; Triya Damayanti, MD, PhD, dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; serta Associate Professor Vu Van Giap, MD, PhD, Wakil Direktur Bach Mai Hospital sekaligus dosen senior bidang penyakit dalam di Hanoi Medical University dan Sekretaris Jenderal Vietnam Respiratory Society.
Sesi pleno kedua berfokus pada penerapan penatalaksanaan PPOK dan asma terpadu berbasis bukti. Sesi ini dijadwalkan dimoderatori oleh Ida Ayu Jasminarti, MD, dengan menghadirkan Professor Ratnawati, MD, MCH, PhD, profesor bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; Professor Helen Reddel AM, MBBS, PhD, FRACP, FAHMS, Ketua Komite Ilmiah Global Initiative for Asthma (GINA) sekaligus peneliti di Woolcock Institute of Medical Research dan profesor di Macquarie Medical School, Macquarie University; serta Dato’ Dr. Mat Zuki bin Mat Jaeb, Kepala National Respiratory Services dan dokter spesialis senior bidang respirasi di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Malaysia.
Pada hari kedua, pembahasan dilanjutkan dengan transformasi pelayanan kesehatan pernapasan melalui inovasi dan pengembangan sistem kesehatan yang siap menghadapi tantangan masa depan. Sesi ini menghadirkan Dr. Kanlaya Panjapornphon dari Department of Medical Services, Ministry of Public Health Thailand, serta Nikitina Lidiya, Wakil Direktur National Medical Research Center for Pulmonology di I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Federasi Rusia. Pengalaman Papua Nugini dalam memberikan pelayanan terpadu di wilayah terpencil, perdesaan, dan dengan keterbatasan sumber daya juga menjadi bagian dari agenda diskusi.
Rangkaian workshop kemudian diarahkan pada pembahasan penyusunan rencana aksi APEC untuk penatalaksanaan PPOK dan asma terpadu. Melalui diskusi interaktif, para peserta membahas prioritas intervensi yang dapat diterapkan bersama, model pelayanan yang dapat diperluas, pencegahan dan promosi kesehatan, penguatan deteksi dini, peningkatan layanan kesehatan primer, serta integrasi pelayanan.
Melalui kolaborasi regional, negara-negara anggota APEC diharapkan dapat memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, meningkatkan koordinasi pelayanan, serta mempertahankan layanan kesehatan esensial selama keadaan darurat kesehatan masyarakat. Pertukaran pengalaman antarnegara juga diharapkan menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing sistem kesehatan.
Kementerian Kesehatan berharap workshop ini menghasilkan langkah nyata untuk memperkuat pelayanan kesehatan pernapasan, meningkatkan ketahanan sistem kesehatan, serta mempererat kemitraan antarnegara. Dengan pelayanan yang terintegrasi dan kerja sama regional yang berkelanjutan, masyarakat yang hidup dengan PPOK dan asma diharapkan memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik, berkualitas, dan berkesinambungan. (SSH/BSA)
