Percepatan Penanggulangan TB, Kemenkes Jamin Dukungan Teknologi dan Logistik TB Mudah Dijangkau Masyarakat

bagikan artikel ini :

BALI – Tahun 2026, Indonesia menjadi tuan rumah The 40th Stop TB Partnership Board Meeting yang berlangsung pada 3–6 November 2026 di Bali. Sebagai bagian dari rangkaian tersebut, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan kunjungan lapangan (site visit) bagi para delegasi negara ke tiga fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi model praktik baik (best practices) dalam penanggulangan TB di Indonesia, yaitu RSD Mangusada, Puskesmas Kuta I, dan Puskesmas Kuta Selatan (Rabu, 3/11).

Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, MA, turut mendampingi para delegasi negara peserta The 40th Stop TB Partnership Board Meeting dalam kunjungan lapangan ke Puskesmas Kuta I, Kabupaten Badung, Bali.

dr. Andi mengapresiasi kinerja dan berbagai inovasi Puskesmas Kuta I dalam menyelenggarakan pelayanan TB. Menurutnya, praktik yang diterapkan Puskesmas Kuta I mencerminkan peran strategis dalam memperkuat penemuan kasus, pencegahan, dan pengobatan TB secara komprehensif. Langkah dan strategi tersebut dinilai mampu menjadi model percontohan nasional dalam mengakselerasi pencapaian eliminasi TB di Indonesia.

“Saya sangat senang dengan presentasi yang disampaikan oleh dr. Sastrawan selaku Kepala Puskesmas Kuta I. Karena ini mewakili misi yang kita harapkan di Indonesia, seperti apa Puskesmas atau layanan primer dalam melakukan eliminasi, pengendalian, serta penanggulangan TB. Kita akan mencapai target penanggulangan tuberkulosis pada tahun 2030 di seluruh Indonesia,” ujar Plt. Dirjen P2 Kemenkes, dr. Andi Saguni, MA.

Ia menekankan bahwa penemuan kasus secara dini dan pemberian Terapi Pencegahan TB (TPT) merupakan dua intervensi penting yang harus diperkuat di tingkat layanan primer. Mengingat kontak serumah pasien TB rata-rata mencapai 3 hingga 4 orang per keluarga, cakupan TPT menjadi kunci vital untuk memutus rantai penularan TB.

Beliau menambahkan bahwa tantangan utama pada TPT itu di mana orang yang terinfeksi TB namun belum muncul gejala sering kali merasa sehat sehingga enggan meminum TPT, ini yang harus disiasati dengan strategi komunikasi yang tepat oleh tim di lapangan, termasuk peran Tenaga Wasor TB (Wakil Supervisor TB) di tingkat Dinas Kesehatan di daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Kesehatan berkomitmen memperkuat kapasitas pemeriksaan laboratorium, ketersediaan logistik dan mengoptimalkan pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas seluruh Indonesia.

Puskesmas Kuta I menjadi salah satu contoh praktik baik dalam penyelenggaraan layanan TB, khususnya di wilayah dengan mobilitas penduduk dan aktivitas pariwisata internasional yang tinggi. Melalui penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP), pemanfaatan Tes Cepat Molekuler (TCM), pemantauan logistik secara real-time melalui platform digital SMILE, serta pelaksanaan tracing TB terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG), Puskesmas Kuta I dinilai berhasil menciptakan inovasi pelayanan yang inklusif, presisi, dan bebas stigma.

Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi para delegasi internasional untuk melihat secara langsung praktik penyelenggaraan layanan TB di Indonesia, termasuk bagaimana fasilitas kesehatan primer mengintegrasikan berbagai intervensi dalam satu sistem pelayanan.

“Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses. Saya kira Puskesmas Kuta I telah melakukan hal ini dengan sangat baik. Sekarang Puskesmas ini menjadi salah satu percontohan (model), dan kita berharap apa yang telah dilakukan dapat menjadi penggerak bagi kesuksesan Eliminasi TB di Indonesia,” tutup dr. Andi Saguni.