Kemenkes dan Kemenag Perkuat Kerja Sama Skrining TB terintegrasi CKG di Pondok Pesantren dan Pemukiman Padat Penduduk

bagikan artikel ini :

Jakarta, 13 Agustus 2026 — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat kerja sama dalam penanggulangan tuberkulosis (TB) melalui perluasan skrining aktif di pondok pesantren, madrasah, dan pemukiman padat penduduk. Penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis dan Rontgen Dada serta Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Pesantren dan Pemukiman Padat Penduduk yang berlangsung di Pondok Pesantren Yayasan Khairul Ummah, Penjaringan, Jakarta Utara.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penemuan kasus secara dini menjadi kunci untuk memutus rantai penularan TB. Untuk memperluas akses pemeriksaan, Kemenkes menyiapkan sekitar 10.000 unit rontgen yang akan didistribusikan ke puskesmas secara bertahap. Perangkat rontgen tersebut berukuran lebih kecil dan portabel sehingga dapat dibawa menggunakan kendaraan roda dua untuk melakukan skrining langsung di tengah masyarakat. “Alatnya kecil, bisa digendong dan dibawa menggunakan motor. Dengan demikian, kita bisa melakukan skrining ke masyarakat, tidak harus menunggu mereka datang ke rumah sakit. Kita akan bagi ke beberapa puskesmas, terutama yang wilayahnya padat penduduk,” ujar Menkes.


Pesantren menjadi salah satu sasaran prioritas karena kepadatan hunian dapat meningkatkan risiko penularan TB. Ia membandingkan hasil skrining TB secara umum yang rata-rata menemukan sekitar 0,3 persen kasus dengan skrining di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan yang menemukan sekitar 3 persen kasus. “Di Nusakambangan, skrining TB menggunakan rontgen menemukan sekitar 3 persen kasus. Itu sekitar 10 kali lebih tinggi dari rata-rata. Saya kemudian teringat pesantren, karena di sana juga banyak kamar yang dihuni bersama-sama dan cukup padat,” tambahnya.
Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, dalam laporannya mengatakan penanggulangan TB membutuhkan pendekatan aktif dengan mendatangi masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki risiko penularan lebih tinggi. “Dalam penanggulangan TB, kita tidak dapat hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kita harus aktif mendatangi masyarakat, terutama pada lingkungan dengan risiko penularan yang lebih tinggi seperti pesantren dan pemukiman padat penduduk,” ujar Andi.


Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amin Suyitno menyampaikan dukungan terhadap perluasan layanan kesehatan di lingkungan pesantren dan madrasah. Kemenag mencatat terdapat lebih dari 80.000 madrasah dengan sekitar 10,5 juta peserta didik. “Kami memiliki lebih dari 80.000 madrasah dengan jumlah siswa mencapai sekitar 10,5 juta anak. Mereka semua sangat membutuhkan kehadiran kita dan dukungan penuh dari sisi kesehatan,” ungkap Amin.
Sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperluas akses layanan kesehatan di lingkungan pendidikan Islam, kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amin Suyitno. Kerja sama ini menjadi landasan penguatan sinergi kedua kementerian dalam mendukung pelaksanaan skrining TB, CKG, serta berbagai upaya promotif dan preventif di pondok pesantren dan madrasah di seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan di Pondok Pesantren Khairul Ummah, lebih dari 100 santri menjalani skrining TB menggunakan rontgen dada. Sekitar 400 santri dan 70 pengajar menjadi sasaran pelaksanaan CKG di lingkungan pesantren. Indonesia memiliki sekitar 42.000 pondok pesantren dengan jumlah santri lebih dari 7 juta orang. Besarnya jumlah tersebut menjadikan pesantren sebagai salah satu lingkungan strategis untuk memperkuat deteksi dini TB sekaligus mencegah penularan.

Kemenkes menargetkan perluasan skrining TB di pesantren dan pemukiman padat penduduk dapat dilaksanakan secara bertahap hingga akhir 2026. Penguatan penemuan kasus, pengobatan hingga tuntas, pencegahan penularan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi bagian dari upaya Indonesia mencapai eliminasi TB pada 2030. (SSH)